Dompu, Pusaka Publik.Com—Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu akan berupaya maksimal untuk menghasilkan demplot budidaya porang yang berkualitas, meski dengan anggaran minim.
Seperti diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dompu tahun 2022, budidaya porang yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah hanya didanai satu miliar.
“Konsep kita, pembuatan demplot tidak akan dilakukan di seluruh kecamatan. Tetapi hanya akan fokus pada wilayah yang memiliki potensi,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM.
Sebagai langkah awal, pihak Distanbun akan melakukan upaya memetakan wilayah yang benar-benar memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan porang. “Di lokasi-lokasi itulah yang akan kami jadikan sebagai demplot,” terangnya.
Dae Roni sapaan akrab kadis, menyampaikan komitmennya untuk tidak hanya mengejar banyaknya jumlah demplot, tetapi lebih pada kualitas yang dihasilkan. “Kita tidak kejar banyak, tapi kita upayakan kualitas. Sehingga langkah awal ini benar-benar jadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk pengembangan porang kedepan,” ungkapnya.
Adapun skenario yang dibangun terkait dengan pembuatan demplot. Satu demplot akan menggunakan lahan seluas 3,5 hektar. Dimana satu hektarnya diasumsikan anggaran sebesar 200 juta. “Itu konsep kami kedepan,” jelasnya.
Dia menjelaskan, porang masih dalam tahapan demplot karena pengembangan tanaman ini beda dengan komoditi lain, seperti padi, jagung, ikan dan sapi. Karena sejumlah komoditi ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Dompu.
“Porang punya potensi besar, tapi bagaimanapun juga tidak bisa kita nafikan porang adalah komoditi baru. Karena baru secara tekhnis pertanianpun, ketika komoditi baru diterapkan disebuah daerah, syarat tekhnisnya harus dilakukan demplot. Itulah yang akan kita lakukan pada tahapan awal ini,” terangnya.
Menurutnya, tidak bagus juga ketika sebuah program baru, pemerintah langsung jor-joran. Karena ketika gagal dikhawatirkan akan menjadi president buruk bagi pemerintah daerah. “Makanya pada tahapan awal ini kita gunakan pola demplot,” katanya.
Bagaimana dengan dana satu miliar, apakah secara tekhnis Dinas Pertanian dan Perkebunan bisa maksimal dalam mengembangkan pola demplot?
Dae Roni menjelaskan, berbicara masalah anggaran sifatnya relatif. Kalau dari sudut pandang OPD tekhnis sebenarnya total jumlah anggaran tersebut belum ideal untuk sebuah pengembangan porang, “Tapi disisi lain juga kita menyadari kondisi fiskal daerah yang terbatas,” ungkapnya.
Dia mempertegas, bahwa berbicara masalah Jara Pasaka bukan hanya saja porang. Tetapi, didalamnya ada Padi, Jagung, Sapi dan Ikan. Oleh karena itu, dia berharap kepada publik untuk tidak seolah-olah memandang bahwa Jara Pasaka hanya porang saja.
Sehingga, muncul penilaian komitmen pemerintah untuk pengembangan Jara Pasaka lemah, karena anggaran porang hanya satu miliar. “Pemahaman masyarakat perlu diluruskan bahwa berbicara Jara Pasaka, tidak saja porang. Karena ada juga sejumlah komoditi lain juga,” pungkasnya. (di)
